AMLTB Gelar Demo UU Ciptaker, DPRD Luwu Timur Sepakat Menolak Omnibus Law

  • Whatsapp

LUWU TIMUR.Celebestimes.id – Aksi demonstrasi (demo) penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di Bumi Batara juga disuarakan oleh Gabungan Buruh, Mahasiswa, dan Aliansi Masyarakat Luwu Timur Bersatu (AMLTB) di depan kantor DPRD Luwu Timur, Senin (12/10/2020).

Unjuk rasa AMLTB mendapatkan pengawalan ketat oleh TNI dan Polri. Dalam aksinya, secara bergantian massa melakukan orasi menolak UU Omnibus Law, dan juga membakar ban di jalan raya.

Bacaan Lainnya

YAYASAN SAIFUDDIN KASIM FOUNDATION (SKF) BERDAYAKAN UMKM DIMASA COVID 19 BANTU EKONOMI MASYARAKAT DI BIDANG PETERNAKAN DAN PERTANIAN.

Bertindak selaku Jendral Lapangan (Jendlap) AMLTB, Fachrizal David, menyuarakan sedikitnya ada tujuh poin yang menjadi tuntutannya saat berorasi.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu massa aksi, Abdul Rauf Dewang, saat di konfirmasi Via pesan Whatshapp, siang tadi sekira pukul 14.00 Wita. Senin, 12/10/2020.

” Substansi tuntutan kami, menolak dengan keras Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, meminta Pelaksana tuga (Plt) Bupati dan DPRD Kabupaten Luwu Timur agar Presiden Joko Widodo segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu),” ujar Abdul Rauf Dewang, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.

Selain itu, massa aksi juga mendesak anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari semua Fraksi Partai Politik (Parpol) untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, yang telah disahkan DPR RI.

Massa aksi juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Luwu Timur mendesak PT. Vale Indonesia Tbk agar membuka proses penerimaan tenaga kerja yang bersifat non-staf karyawan.

Kemudian, penertiban kontraktor, dengan mengaktifkan fungsi pengawasan yang berada di Kabupaten Luwu Timur, serta meningkatkan sektor pertanian yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

” Mengecam tindakan represif aparat keamanan terhadap massa aksi yang sedang melakukan unjuk rasa, menyampaikan pendapat dimuka umum, yang dijamin oleh Undang-undang,” tegas Abdul Rauf Dewang

Dalam pertemuan rapat dengar pendapat (RDP) disetujui Gabungan buruh bersama DPRD Luwu Timur, untuk menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, dimana hasil kesepakatan tersebut, masing-masing ditanda tangani, dan langsung dikirim ke DPR RI juga Presiden RI di Jakarta.

Laporan : Dedy
Fotografer : Dedy
Editor : Rdk.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *