Legislator DPRD Palopo Keluarkan Rekomendasi Penindakan Untuk Pelaku Tambang Emas Ilegal di Siguntu

PALOPO. Aksi masyarakat dan sejumlah organisasi aktivis lingkungan hidup, yang menolak adanya dugaan perusakan lingkungan dan penambangan ilegal di kawasan hutan lindung di Siguntu, Keluarahan Latuppa, Kota Palopo, Sulawesi Selatan terus disuarakan. Senin,24 Agustus 2020.

Puluhan orang yang tergabung dalam organisasi Gamapala, kembali mendatangi kantor DPRD Palopo, mendesak agar lembaga perwakilan rakyat tersebut mengeluarkan rekomendasi, untuk melakukan penindakan, penegakan hukum atas dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan di kawasan hutan lindung Bukit Siguntu, Kelurahan Latuppa Kota Palopo.

Bacaan Lainnya

LIHAT JUGA BERITA INI :

Dalam tuntutannya, massa aksi memberikan waktu 3 X 24 jam terhitung setelah dikeluarkannya rekomendasi oleh DPRD Palopo, sebagai hak yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap terduga pelaku. Dan menolak keras segala bentuk aktivitas penambangan yang ada di kawasan hutan lindung di Bukit Siguntu.

” Alat buktinya sudah di Police line, orangnya disebutkan, saksi-saksi setelah dilakukan konfirmasi ke masyarakat sudah banyak, kemudian anggota dewan sendiri sudah menyaksikan bahwa disana (Bukit Siguntu) pernah ada aktivitas, walaupun saat ini sudah tidak ada, sehingga yang kami minta adalah melakukan penindakan, karena penyelidikan sudah sudah selesai, jadi tinggal memanggil orangnya, yang namanya sudah jelas,’’ kata Hisma Kahman.

“Soal penyidik, baik kepolisian maupun Gakkum KLHK sudah bisa melakukan pemanggilan. Persoalan siapa yang lakukan penyidikan, tinggal koordinasi antara Kepolisian atau KLHK,” tegas Hisma.

“Harus di berikan efek jera kepada oknum yang telah melakukan kejahatan lingkungan. Ini disinyalir tidak hanya dua lubang yang digali itu, masih banyak lubang yang lain dengan melihat tumpukan material yang ada, dan yang sudah dibawa keluar,” tambahnya.

Atas nama pimpinan DPRD Palopo, legislator Fraksi Partai Demokrat Irvan.ST, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua, dengan resmi mengeluarkan dan menandatangani surat rekomendasi penindakan dan penegakan hukum untuk pelaku tambang emas ilegal di Siguntu, yang kemudian diserahkan langsung kepada massa aksi.

Dari lokasi yang menjadi perusakan dan dugaan penambangan emas ilegal tersebut, terdapat sejumlah barang bukti berupa, alat tradisional untuk menambang, seperti Palu besar, betel, linggis, katrol yang terbuat dari kayu, tumpukan karung berisikan material hasil penambangan, dan pondok tempat peristirahatan para pekerja.

Di kutip dari siaran pers (28 Juni 2020) di laman website http://ppid.menlhk.go.id, hal serupa juga telah terjadi, dan pertama kali penyidik KLHK menerapkan penegakan hukum pidana multidoor atau pidana berlapis kepada terduga pelaku perambahan dan perusakan lingkungan dikawasan Hutan Lindung (HL) Lubuk Besar Bangka Tengah, dengan mengggunakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) serta Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Gakkum KLHK Supartono menegaskan bahwa terduga pelaku dijerat dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah.

Kemudian,  Kepala Seksi III Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Harianto, mengatakan, tersangka disidik terkait perusakan lingkungan, akibat kegiatan pertambangan illegal di kawasan HL Lubuk Besar. Terduga pelakunya dijerat dengan Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penindakan pidana berlapis ini diharapkan akan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan perusakan lingkungan, perusakan hutan, dan/atau pertambangan illegal. Berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukum maksima l 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 milyar rupiah. (anc)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *