Mahasiswa Sebut Pertemuan Pemkot Palopo Bahas UU Omnibus Law Tidak Ada Kejelasan, API Lanjutkan Unjuk Rasa

  • Whatsapp

PALOPO-Gelombang protes pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja oleh pihak DPR RI beberapa waktu lalu, juga berdampak hingga di Kota Palopo.

Keras aksi protes pengesehan UU tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Indonesia (API) gelar unjuk rasa pada 8 Oktober 2020 yang mengakibatkan 4 unit sepeda motor dibakar massa termasuk sepeda motor milik Polri.

Bacaan Lainnya

Bukan hanya sepeda motor, namun juga sejumlah fasilitas umum lainnya, termasuk gendung DPRD yang juga ikut rusak akibat terkena lemparan batu dan di bakar oleh massa.

 

Dampak aksi unjuk rasa itu, sekira pukul 13.00Wita, Senin, 12 Oktober 2020 Pemerintah Kota Palopo mengundang sejumlah Forkompimda dan Lembaga-lembaga kemahasiswan dari berbagai kampus.

Dari laporan yang diterima redaksi celebestimes.id (rekaman video), Walikota Palopo yang memimpin pertemuan tersebut, mengatakan, dirinya tidak siap untuk bertemu dengan orang yang tidak di undang.

“Saya tetap konsisten. Yang saya undang jelas. Ada perwakilan, organisasi ada pengurus. Jadi, hari ini saya tidak siap untuk bertemu dengan orang yang tidak saya undang,” kata Walikota Palopo, HM Judas Amir dengan tegas. Senin, 12 Oktober 2020.

Mendengar ungkapan yang dilontarkan oleh Walikota Palopo, secara spontan dan bersamaan mahasiswa yang menghadiri pertemuan tersebut meninggalkan ruangan dan kembali berorasi di depan kantor Walikota Palopo.

Tidak berlangsung lama, sekira 30 menit kemudian, mahasiswa dari masing-masing perwakilan lembaga kembali menemui Walikota Palopo, dan berdialog.

Sayangnya dalam pertemuan tersebut, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, yakni, meminta H.M. Judas Amir untuk menandatangani pernyataan sikap akan penolakan UU omnibus law Cipta Kerja tidak terkabulkan, sehingga aksi unjuk rasa tolak Omnibus law tetap dilanjutkan oleh mahasiswa di depan kantor Wali Kota Palopo.

Menurut, Jendral Lapangan (Jendlap) Aliansi Peduli Indonesia (API) Muhaimin Ilyas, dalam pertemuan kedua, Walikota Palopo, H.M. Judas Amir, mengatakan siap untuk menyumbang dengan uang pribadinya guna membiayai kepada siapapun yang akan menggugat UU Cipta Kerja ke MK sebanyak 1 Juta rupiah.

” Walikota tidak memberikan kejelasan terkait dengan tuntutan yang kami bawa, namun dia mengatakan, akan memberikan biaya 1 juta rupiah kepada siapapun yang mau menggugat UU Cipta Kerja ke MK,” tuturnya. Senin, 12 Oktober 2020.

” Lembaga mahasiswa yang tergabung dalam API ada 43 organisasi. Dengan ketidakjelasan dari Wali Kota, maka kami akan terus melakukan unjuk rasa,” tambahnya.

Selain itu, Jendlap API dalam orasinya juga menyinggung status kependudukan mahasiswa yang berunjuk rasa, harus ber KTP Palopo.

Laporan : Yasri
Fotografer : Anca
Editor : Dedy Ariyanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *