OPINI : Jangan Takut Melaporkan Jika Ada Dugaan Korupsi Dana Desa

  • Whatsapp
Andi Muh.Rizaldi.SH

” JANGAN TAKUT MELAPORKAN JIKA ADA DUGAAN KORUPSI DANA DESA”
Oleh: A.M.RISALDI,SH.

Masyarakat cenderung dongkol dan banyak mengeluh tenang banyaknya informasi dugaan korupsi yang notabene terjadi di pada tingkat pmerintah desa. Dugaan praktek penyalahgunaan anggaran dana desa seringkali tak dapat ditindaklanjuti oleh karena saluran pelaporan dan aturan yang mengatur tentang mekanisme dalam memberantas kasus korupsi ditingkat desa selama ini kurang dipahami oleh masyarakat secara umum.

Bacaan Lainnya

YAYASAN SAIFUDDIN KASIM FOUNDATION (SKF) BERDAYAKAN UMKM DIMASA COVID 19 BANTU EKONOMI MASYARAKAT DI BIDANG PETERNAKAN DAN PERTANIAN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU Tipikor ) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat antara lain diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi (pelapor tindak pidana korupsi).

Selain itu masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaporkan adanya dugaan korupsi dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jadi tindakan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh whistleblower ini merupkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi bukanlah suatu larangan, melainkan keharusan.

Bisakah Whistleblower Tindak Pidana Korupsi Dituntut Balik karena Mencemarkan Nama Baik?
Lantas, apakah seseorang yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat dipidana dengan dasar pencemaran nama baik?

Mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 2 ayat (2) huruf e jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“PP 43 Tahun 2018”) mengatur bahwa dalam hal masyarakat melaporkan tindak pidana korupsi, mereka mempunyai hak untuk memperoleh pelindungan hukum.

Pelindungan hukum diberikan kepada pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. Dalam memberikan pelindungan hukum tersebut, penegak hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”).

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ( UU 13 Tahun 2006 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31 Tahun 2014 ) mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana. Dimana saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya. Berikut bunyi pasalnya:

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa tindakan melaporkan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi bukanlah merupakan hal yang dilarang dan tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata.

whistleblower atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang dan atau yang telah diberikan.

Alat Bukti yg sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP adalah
1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Penunjuk
5. Keterangan Terdakwa .

Olehnya itu jika mendapatkan alat bukti tentang praktek-praktek korupsi dana desa maka, masyarakat dapat melaporkan Secara resmi ke Kejari atau Polres dengan Tembusan DPR RI (Komisi V & XI), Kementerian Desa Republik Indonesia, Menteri dalam negeri Republik Indonesia, Kejaksaan tinggi, Polda dan lembaga negara yang berkompeten dalam hal mengungkap dugaan penyalahgunaan keuangan negara seperti, Badan pemeriksa Keuangan(BPK), BPKP serta Inpektorat atau Bawasda.

Oleh A.M.RISALDI,SH.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *