Oleh: Al Amin
Decitan mesin kasir mengeluarkan kertas termal putih berukuran lima sentimeter dengan coretan tinta hitam di atasnya. Di sana tercetak angka-angka: garam minyak goreng, dua kotak susu dan sebaris pelengkap berlabel “PPN 12%”. Anggapku dan sebagian besar orang, baris terakhir itu adalah biaya tambahan yang memotong isi dompet secara paksa. Namun, sakitnya, sambil melipat struktur belanjaan dan memasukkannya ke dalam saku, pandangan saya tertuju pada layar televisi di sudut minimarket. Berita utama terungkapnya runtuhnya manufaktur raksasa di Eropa, inflasi yang mencekik Asia Timur dan rantai pasok dunia yang kembali tersendat akibat ketegangan geopolitik baru.
Detik itu saya tersadarkan satu hal, bahwa dunia di luar sana sedang didera badai besar. Kontras yang nyata ini menghasilkan sebuah perenungan yang mendalam. Bagaimana mungkin aktivitas domestik yang begitu sederhana bisa berhubungan dengan keputusan geopolitik di belahan dunia lain? Jawabannya ada pada struk belanjaan ini. Pajak yang kita bayarkan bukan sekedar angka yang hilang ke dalam kas negara. Ia adalah benang-benag halus yang didistribusikan oleh ratusan rakyat Indonesia untuk menjadi jaring pengaman. Ketika badai global datang menerjang dalam bentuk gejolak harga komoditas dan menganalisis pasar finansial, tenunan pajak inilah yang bertransformasi menjadi benteng pertahanan fiskal agar ekonomi domestik tidak limbung.
Agar benteng yang kita rajut tersebut mampu menahan hantaman ombak global yang semakin hari kian ekstrem, kita tidak bisa lagi mengandalkan benang yang itu-itu saja. Menghadapi dinamika global tahun 2026, memperluas basis pajak yakni mencari dan menyebarkan benang-benang baru dari sektor yang selama ini belum terjamah bukan lagi sekadar pilihan kebijakan pemulihan ekonomi yang opsional. Hal ini merupakan sebuah urgensi eksistensial demi menjaga kelangsungan dan ketahanan fiskal bangsa.
Menakar Kerapuhan Struktur di Balik Angka
Dari beberapa literasi media, informasi tentang target pajak negara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat nyata. Tahun 2026 ini, kami masih menargetkan pendapatan APBN sebesar Rp3.153,58 triliun dengan target pendapatan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun. Oleh karena itu, target penetapan rasio pajak di angka 11% hingga 12% tahun ini masih diterapkan, menyusul kontraksi ke angka 9,31% dari PDB pada akhir 2025. Sederhananya, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan tahun lalu agak menurun. Angka di bawah 10% ini masih tergolong cukup rendah untuk ukuran negara berkembang.
Selama beberapa dekade terakhir, postur APBN kita sering diuji berdasarkan siklus komoditas dan fluktuatif. Ketika harga komoditas melonjak, pundi-pundi penerimaan negara tampak menebal, namun kenyamanan ini tampak semu. Bersandar pada landasan yang sempit yakni sektor komoditas tradisional dan ceruk pajak dari korporasi besar serta pekerja formal yang itu-itu saja membuat struktur fiskal kita sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Saat badai geopolitik memicu fragmentasi ekonomi global, rantai pasok dunia melambat dan harga komoditas bergerak tidak menentu. Jika dinding penyangga fiskal kita tidak diperlebar, beban menahan badai ini akan runtuh menimpa masyarakat yang paling rentan.
Di sinilah urgensi pajak menemukan momentumnya. Memperluas basis pajak bukan sekadar menaikkan tarif secara agresif hingga mencekik daya beli masyarakat yang sedang berjuang di lantai toko swalayan. Sebaliknya, strategi ini adalah tentang keadilan distributif ( keadilan pajak ): menjaring potensi-potensi ekonomi baru yang selama ini bergerak di bawah radar, mapan secara finansial namun belum bisa memberikan kontribusi yang setara bagi ruang publik.
Merajut Benang Baru di Era Digital dan Hijau
Ekosistem Ekonomi Digital menjadi sektor ekonomi pertama yang mendesak untuk diakselerasikan. Transformasi digital telah melahirkan lanskap ekonomi yang terdesentralisasi, mulai dari monetisasi konten virtual, transaksi media sosial, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence ) dalam komersialisasi skala masif. Sektor-sektor nirlahan ini meraup keuntungan besar dari infrastruktur internet yang dibangun oleh negara, namun sering sekali lolos dari gerbang perpajakan konvensional karena pembatasan regulasi fisik. Langkah perdana memperluas basis pajak tanpa mengganggu stabilitas pasar domestik, ini harus dilakukan dengan sistem administrasi yang adaptif dalam menjaring potensi digital.
Pajak Hijau ( Pajak Hijau ) menjadi sektor ke dua yang harus diimplementasikan dalam artian penerapan pajak untuk industri karbon padat. Agar negara tidak hanya menerima pendapatan baru namun juga mendorong pelaku usaha melakukan sistem penerapan yang lestari dan berkelanjutan. Ini merupakan bentuk perluasan pajak yang dapat menguntukan pada dua sisi yakni, menjaga stabilitas fiskal dan menyelamatkan lingkungan untuk masa depan.
Mengubah Stigma “Beban” Menjadi “Benteng”
Tantangan terbesar dari perluasan basis pajak ini bukanlah ketiadaan potensi ekonomi, melainkan resistensi sosial akibat rendahnya literasi perpajakan. Bagi masyarakat yang sering membaca tulisan PPN 12% di bawah struk belanjaan seperti saya, “Perluasan” sering kali diartikan sebagai “Pemburuan” baru dari otoritas pajak terhadap kantong-kantong rakyat kecil. Tugas berat Direktorat Jenderal Pajak hari ini adalah membalik narasi tersebut melalui edukasi yang humanis dan transparan.
Sebagai masyarakat awam, kita perlu diberikan pemahaman yang jernih bahwa tarif efektif belanja PPN di swalayan dan toko lainnya tetap terjaga agar tidak membosankan, sementara perluasan basis diarahkan pada sektor mewah dan industri ekstraktif. Ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa uang pajak yang dikumpulkan secara adil itu kembali dalam bentuk subsidi energi tepat sasaran, jaminan kesehatan yang andal, dan stabilitas harga pangan di tengah inflasi dunia, maka kesadaran pajak akan tumbuh secara organik. Pajak tidak lagi dipandang sebagai beban kesejahteraan, melainkan sebuah investasi bersama untuk membangun benteng pelindung.
Menenun Masa Depan Fiskal Kita
Pada akhirnya, ketahanan fiskal Indonesia di tengah dinamika global tahun 2026 ini tidak ditentukan oleh seberapa keras kita mengeluh atas ketidak pastian dunia, melainkan seberapa kokoh kita membangun pondasi di dalam rumah kita sendiri. Perluasan dasar pajak bukan lagi skedar strategi teknis di atas meja Direktorat Jenderal Pajak, Ia adalah perwujudan tinggi dari sebuah gotong royong modern, di mana setiap ceruk ekonomi yang tumbuh di atas bumi pertiwi serta memikul tanggung jawab menjaga tegaknya kesejahteraan bangsa.
Ketika saya melangkah keluar dari minimarket sakit itu, kertas termal di saku saya tidak lagi terasa sebagai beban. Struktur belanja itu menjadi bukti autentik keterlibatan saya dalam sebuah gerakan besar. Dengan memperluas basis pajak secara adil, inklusif dan transparan, kita telah memastikan bahwa ketika badai global berikutnya datang, benteng fiskal kita telah berdiri tegak dan kokoh. Langkah kecil kita di kasir kali ini, dipadukan dengan ketegasan menjaring potensi ekonomi baru, adalah modal utama membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang krisis global menuju masa depan yang tangguh dan sejahtera.
